Tapaktuan— Dewan Pengurus Daerah Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (DPD-HMNI) Provinsi Aceh terus memperkuat komunikasi dan sinergi dengan pemerintah dalam upaya mendorong pembangunan sektor kelautan dan perikanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Hal ini ditunjukkan dengan melakukan kunjungan ke beberapa Kabupaten dalam rangka melihat langsung ke lapangan tentang sejauh mana upaya rehabilitasi yang telah dilakukan terhadap prasarana perikanan yang terkena dampak bencana alam hidrometeorologi yang terjadi pada akhir bulan November 2025.
HMNI Aceh memberikan apresiasi pada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang telah memberi bantuan berupa hibah 9 unit alat berat excavator kepada 9 Kabupaten yang terkena dampak bencana alam hidrometeorologi di Aceh.
HMNI menanggap hal ini adalah langkah yang tepat dalam upaya mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana perikanan yang mengalami kerusakan seperti tambak udang, kolam ikan air tawar dan prasarana pendukung lainnya.
Hal ini disampaikan Ketua HMNI Aceh di Tapaktuan pada saat melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Selatan, Hadi Suhaima, S.Pi, M.Si dan jajaran Dinas DKP dan sekaligus melakukan peninjauan terhadap excavator bantuan untuk Aceh Selatan pada hari yang sama.
Bersama dengan itu, Ketua HMNI Aceh Ir. Herman Arsyad, MM., didampingi Sekretaris Dr. Andika Sapwan, M.Pd., dan jajaran DPD HMNI Kabupaten Aceh Selatan, juga melakukan diskusi terkait berbagai persoalan serta kebutuhan masyarakat nelayan di Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Selatan.
Ketua DPD HMNI Aceh, Ir. Herman Arsyad, MM., menyampaikan bahwa HMNI berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan kelautan dan perikanan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Menurutnya, kolaborasi antara organisasi masyarakat nelayan, pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya sangat diperlukan agar berbagai program pembangunan sektor kelautan dan perikanan dapat berjalan efektif.
“HMNI ingin terus membangun komunikasi dan sinergi dengan pemerintah. Kami berharap berbagai kebutuhan masyarakat nelayan dapat disampaikan secara langsung sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dan pelaksanaan program,” ujar Herman.
Dorong Pemanfaatan Bantuan Secara Optimal
Sekretaris DPD HMNI Aceh, Dr. Andika Sapwan, M.Pd., menambahkan bahwa keberadaan bantuan alat berat tersebut harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan masyarakat penerima manfaat menjadi penting agar bantuan yang diberikan dapat digunakan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Yang paling penting adalah bagaimana bantuan ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Setelah kebutuhan penanganan bencana terpenuhi, pemanfaatannya juga perlu dikelola dengan baik sesuai aturan sehingga dapat mendukung kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah,” Pungkas Andika.
Social Footer